di JawaPos
Selasa, 01 Apr 2008,
Tunggu Komitmen Polisi
Kamis, 27 Mar 2008,
Titip Denda Tilang Dihapus
Kamis, 27 Mar 2008,
Polisi Melawan Suap
Sabtu, 29 Mar 2008,
Pelanggar Lalin Wajib Sidang
------------------------------------------
Selasa, 01 Apr 2008,
Tunggu Komitmen Polisi
http://www.jawapos.com
http://www.gsn-soeki.com/wouw/
Saya angkat topi kalau kampanye gerakan antisuap yang digalakkan aparat
kepolisian Surabaya benar-benar dilaksanakan di seluruh jajaran kepolisian.
Seharusnya sejak dulu polisi bersikap seperti itu. Tidak seperti peristiwa
yang belum lama ini saya alami, saya tidak bersalah malah dituduh bersalah.
Ujung-ujungnya, si polisi minta uang. Padahal, saya jelas-jelas tidak
bersalah. Satu hal lagi, kalau warga membuat laporan di kantor polisi,
mereka masih dikenai uang administrasi, meski pelapor baru saja jadi korban.
Begitu pula, ketika mencabut laporan, warga ditarik uang administrasi. Piye
Pak Polisi? Mana mungkin rakyat bisa merasa terayomi, tenang, dan damai
kalau begini.
D. AGUSTIEN S SOS, Jl Perwira, Surabaya
Masih Ada Yang Main Mata
Salam sejahtera. Saya sangat setuju dengan gagasan kampanye antisuap polisi.
Tapi yang saya sayangkan, kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Minggu
(30/3) siang saya kena tilang di Jalan Biliton. Saya bersedia menerima saja.
Tapi, alangkah terkejutnya saya waktu melihat pengendara mobil yang tidak
memakai sabuk pengaman bisa langsung melanjutkan perjalanan setelah
memberikan uang sekitar Rp 20 ribu. Juga, pengendara sepeda motor yang
ikut-ikutan ngajak "damai". Nah, sampai kapan kita bisa bebas dari suap
kalau masyarakat dan polisi masih sering main mata? Kapan negara kita bebas
KKN? Ayo kita sambut gerakan antisuap dengan tidak berusaha menyuap polisi
lagi.
ANDY, 03170011255
Buktikan agar Warga Yakin
Kampanye gerakan antisuap yang digalakkan aparat kepolisian Surabaya perlu
tindakan tegas. Buktikan, kalau ada polisi atau masyarakat yang terlibat
suap-menyuap, mereka harus ditindak secara hukum. Dengan begitu, masyarakat
yang selama ini kurang percaya terhadap korps baju cokelat menjadi yakin
bahwa kepolisian merupakan pengayom masyarakat, bukan momok masyarakat. Kami
mendukung polisi dalam gerakan memberantas suap di lingkungannya itu. Salam
antikorupsi.
H SURJONO SH MH, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Koordinator
Jawa Timur
Bayar Tilang via ATM
Salut buat Bapak Kapolwitabes Surabaya dengan kebijakan perpanjangan SIM-nya
yang mudah dan cepat. Sekarang giliran gerakan antisuap. Saya usul agar
dibuatkan rekening untuk pembayaran tilang. Bisa kerja sama dengan pihak
bank. Dengan demikian, jika kena tilang, seseorang cukup bayar via ATM dan
menyerahkan slip pembayarannya kepada polisi yang menilang. Dengan begitu,
urusan beres pada saat itu dan polisi tidak punya kesempatan untuk disuap
atau meminta suap kepada pelanggar. Bagi pelanggar dari luar kota, mereka
tidak repot bolak-balik urus tilang. Uang langsung masuk kas negara. Hal itu
bisa dibicarakan antara polisi dan pengadilan soal rekening bank penampungan
uang tilang. Keuntungan bagi pengadilan, tenaga hakim bisa menangani perkara
lain dan antrean sidang tilang berkurang. Bagaimana Pak Kapolwil?
TJAHJADI, 08883181975
Jangan Hangat-Hangat Tahi Ayam
Selamat dan semoga sukses atas program antisuap yang sudah dilakukan jajaran
Polwiltabes Surabaya. Kami sangat mendukung dengan harapan tidak hanya
dilakukan di jalan raya saja (proses tilang), tapi juga di lingkungan dalam
seperti di samsat dan tempat-tempat perizinan yang berhubungan dengan
kepolisian. Hal itu akan semakin bagus jika didukung pihak-pihak terkait
seperti pengadilan dan kejaksaan. Bravo, mudah-mudahan tidak hangat-hangat
tahi ayam, tapi merupakan program terencana dengan tujuan jelas yang bisa
membuat perubahan baik terhadap sikap masyarakat dan citra polisi pada
khususnya. Semoga!
IIQ, Jl Ujung, Surabaya
==========================================================================
Kamis, 27 Mar 2008,
Titip Denda Tilang Dihapus
http://www.jawapos.com
http://www.gsn-soeki.com/wouw/
Mekanisme titip denda tilang kepada polisi memang dilegalkan. Namun, sejak
awal Februari lalu, jajaran Polwiltabes Surabaya menghapus mekanisme
tersebut karena dinilai rawan terjadi suap kepada petugas.
"Dari sisi aturan tilang memang tidak dilarang. Masyarakat pun sebenarnya
diuntungkan karena tidak perlu datang ke pengadilan mengikuti sidang. Tapi,
kami sepakat menghapus mekanisme itu demi menghindari kemungkinan terjadinya
suap," jelas Wakasatlantas Polwiltabes Surabaya Kompol Aldian.
Penghapusan mekanisme titip denda itu ternyata berimbas terhadap naiknya
jumlah sidang kasus tilang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sejak 17
Februari hingga 17 Maret lalu, tercatat 19.000 lembar kertas tilang yang
diberikan polisi ke PN Surabaya. Padahal, biasanya tilang yang dilakukan
petugas hanya 12.000 lembar. Itu pun dalam kurun 1,5 bulan.
Sejumlah pihak menilai, kenaikan jumlah sidang tilang tersebut tak
semata-mata disebabkan dihapusnya titip tilang. Penyebab lain yang juga
cukup dominan adalah iming-iming hadiah kepada anggota polisi yang giat
menilang pengendara. Satu kertas tilang bernilai Rp 10 ribu. Jika seorang
anggota polantas bisa menindak 20 pelanggar dalam sehari, dia langsung
mengantongi Rp 200 ribu.
Pada satu sisi, hal tersebut juga bisa mendorong polisi mencari-cari
kesalahan pengguna jalan hanya untuk mengumpulkan reward. Semangat tiu tentu
sangat berlawanan dengan tujuan pemberian penghargaan yang sebenarnya.
"Kalau memang ada anggota yang mencari-cari kesalahan, jangan segan-segan
melapor kepada kami. Kami pasti menindaklanjuti laporan masyarakat. Kalau
memang salah, pasti kami hukum," tegas alumnus Akpol 1996 tersebut.
Sementara itu, kampanye antisuap yang digalakkan polwiltabes direspons
positif Polda Jatim. Polda bahkan meminta agar polwil lain mencontoh
kampanye tersebut. "Polisi memang harus lebih berani untuk bilang tidak,
terutama terhadap kasus suap. Kami kira, polwil lain segera melakukan hal
itu. Apalagi, kepolisian termasuk lembaga yang paling banyak disorot
masyarakat," katanya. (fid/fat)
=====================================================================
Kamis, 27 Mar 2008,
Polisi Melawan Suap
http://www.jawapos.com
http://www.gsn-soeki.com/wouw/
Sebulan Tangkap Tujuh Penyuap, Satu Anggota MATA Supadi, 51, sembap. Warga
Mojosari, Mojokerto, itu mengaku sulit tidur setelah sepuluh hari tinggal di
tahanan Polwiltabes Surabaya. Belum lagi, dia harus terus memikirkan nasib
keluarganya ketika dirinya mendekam di balik jeruji penjara.
Supadi tak pernah membayangkan uang Rp 15 ribu bisa menyebabkan dirinya
harus meringkuk di tahanan dan berpisah dari keluarga. "Saya benar-benar
kaget. Kalau tahu begitu, saya tidak akan memaksa masuk ke dalam kota
(Surabaya)," ujarnya lirih ketika ditemui pekan lalu.
Pria bertubuh tegap tersebut merupakan salah satu contoh kasus suap terhadap
petugas. Supadi ditangkap karena berusaha menyuap Rp 15 ribu kepada petugas
Satlantas Polwiltabes Surabaya, 16 Maret lalu. Ketika itu, dia dan
kernetnya, Slamet, mengemudikan truk bernomor polisi AG 7409 UA. Dia melaju
dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Supadi bersama kendaraannya tiba di
Bundaran Waru pukul 16.30.
Ada rambu larangan bagi truk untuk masuk ke Surabaya pada pukul 16.00 hingga
19.00. Namun, Supadi nekat. Dia menerobos rambu dan tetap melanjutkan
perjalanan ke arah Kota Surabaya (Jl A. Yani). "Saya sakit perut. Karena
itu, saya buru-buru. Maksud saya, truk hendak saya masukkan garasi di
Siwalankerto. Kemudian, saya hendak balik ke rumah saya di Mojokerto,"
ungkapnya.
Karena menerobos rambu larangan itulah, truk Supadi dihentikan Bripka Adi
Supriyono, anggota Satlantas Polwiltabes Surabaya. Melihat petugas datang,
Supadi pun gelisah. Dia khawatir ditilang dan surat izin mengemudinya
disita.
Supadi sudah 29 tahun bekerja sebagai sopir truk. Dia sudah berpengalaman
menghadapi petugas, terutama polisi lalu lintas. Sopir truk berkulit legam
itu lantas mengambil uang Rp 15 ribu dari dompetnya. Lantas, uang tersebut
diselipkan ke dalam lipatan STNK dan SIM yang akan diserahkan kepada Bripka
Adi.
Namun, surat plus uang tersebut tak diserahkan sendiri kepada petugas. Dia
meminta Slamet, warga Waru Gunung, Surabaya, itu menyerahkan "upeti"
tersebut kepada petugas. "Siapa tahu, kalau dikasih uang, bisa masuk Jalan
A. Yani," kata Supadi.
Yang terjadi benar-benar di luar prediksi Supadi. Uang memang diterima
Bripka Adi. Tapi, Slamet, sang kernet, justru ditangkap. Tuduhannya,
menyuap. Tak lama berselang, polisi juga menahan Supadi. Lengkaplah
penderitaan sopir dan kernet tersebut. Kini, keduanya harus mendekam di
tahanan polwiltabes.
Kasus suap Supadi tersebut hanya salah satu contoh gerakan antisuap yang
dalam sebulan terakhir dikampanyekan jajaran kepolisian di Surabaya. Tak
hanya menangkap anggota polisi yang nakal, masyarakat yang tertangkap
berusaha menyuap polisi juga bisa mendekam di tahanan. Setidaknya, sudah
tujuh orang harus merasakan pengapnya ruang tahanan kepolisian karena
berusaha menyogok petugas. Mereka tertangkap basah melanggar lalu lintas
hingga pidana umum yang ditangani reserse kriminal (selengkapnya lihat
grafis).
Entah apakah polisi serius atau tidak, penangkapan terhadap penyuap memang
sebuah fenomena menarik. Apalagi jika yang ditangkap adalah masyarakat yang
memberi mel-melan (suap) kepada polisi. Uang kecil, risikonya bisa besar.
Polisi memang gencar melakukan kampanye antisuap. Namun, membersihkan suap
di institusi korps seragam cokelat tersebut memang bukanlah hal mudah.
Apalagi, suap seakan sudah menjadi budaya bagi orang yang beperkara di
kantor polisi.
Ada beberapa faktor yang membuat suap sulit ditanggulangi. Selain attitude
(perilaku) anggota, polisi masih harus berjuang meningkatkan anggaran
operasional. Dana mereka memang beranjak naik, namun masih belum cukup
signifikan dibandingkan banyak dan luasnya cakupan tugas polisi.
Seorang perwira polisi menceritakan, dana operasional di lapangan sering
menjadi ganjalan bagi polisi untuk benar-benar bisa "bersih". "Misalnya,
bagi informan kasus narkoba. Untuk mendapat informasi, minimal harus
menyediakan dana Rp 1 juta. Itu hanya untuk menangkap tersangka narkoba
dalam jumlah kecil," ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan itu.
Kalau ingin mendapat narkoba berjumlah besar, informasi pun harus dibeli
dengan harga jauh lebih mahal. "Kalau menangkap, justru dianggap tidak
berprestasi. Akhirnya, banyak yang mencari dana siluman. Termasuk menerima
suap," katanya.
Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Anang Iskandar mengaku, sulit untuk
benar-benar membersihkan jajaran kepolisian dari praktik suap. Namun,
sebagai pemimpin, dirinya tidak bisa diam jika nama institusinya semakin
terpuruk. Harus ada upaya untuk "bersih-bersih diri" dari stigma-stigma
negatif tersebut.
"Memang sudah membudaya. Bukan hanya anggota polisi, masyarakat juga
berperan. Kalau melanggar, mereka menggoda petugas dengan memberikan uang.
Itulah yang harus sama-sama dibenahi," tegasnya.
Dia membantah polisi hanya menindak warga yang menyuap dengan uang kecil
seperti kasus sopir-sopir truk yang ditangkap satlantas. "Yang memberi uang
banyak sekalipun pasti ditangkap. Begitu pula kalau polisi yang menerima
suap, hukumannya lebih berat," ujarnya.
Menurut dia, kampanye antisuap sebenarnya dirintis sejak dua tahun lalu atau
sejak awal dirinya memegang tampuk pimpinan polwiltabes. Saat itu, dia
menjanjikan hadiah Rp 300 ribu bagi warga yang mau melaporkan kenakalan
anggotanya. Baik pelanggaran disiplin atau pidana, termasuk suap.
Namun, dua tahun kebijakan tersebut dibuat, masyarakat kurang merespons.
Buktinya, hanya ada empat laporan yang masuk ke polwiltabes. "Hanya empat
laporan. Laporan itu sudah ditindaklanjuti dan pelapornya sudah kami beri
hadiah. Saya sendiri heran kenapa kok pelapornya sedikit, padahal kami sudah
gencar menyosialisasikan melalui media," jelas Anang.
Jika saat ini polisi gencar menangkap masyarakat yang menyuap, bukan berarti
pimpinan polwiltabes berpihak kepada anggotanya. "Anggota nakal tetap
diproses. Justru hukumannya lebih berat. Sudah banyak yang dipecat, banyak
yang dimutasi, dan banyak yang ditunda kenaikan pangkatnya," tegasnya.
Anang menyatakan, sebelum giat berkampanye melawan suap, pihaknya sudah
membenahi sistem di kepolisian. Misalnya, soal laporan keuangan. Kini,
setiap pimpinan di jajaran kepolisian wajib memaparkan kondisi keuangan di
dalam rapat atau kepada anak buahnya. Berapa dana yang masuk, berapa pula
yang digunakan.
Selain itu, polisi sudah meningkatkan anggaran di sejumlah pos. Misalnya,
untuk anggaran tilang. Polwiltabes mengalokasikan dana Rp 300 juta-Rp 400
juta untuk tiap polres jajarannya. Dana tersebut disiapkan untuk hadiah
anggota yang melakukan tilang.
"Besar dana setiap polres berbeda. Bergantung wilayahnya. Ada yang
dialokasikan Rp 400 juta, ada yang mendapat Rp 300 juta. Dana itu turun
setiap tahun," kata Juru Bicara Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setyo Rahayu.
"Jadi, untuk sekali tilang, anggota diberi dana operasional Rp 10 ribu. Ya,
kalau dalam sehari menilang 10 pelanggar, anggota itu mendapatkan 10 kali Rp
10 ribu. Nah, dana operasional tilang itu akan diberikan oleh polres
masing-masing," jelasnya.
Yayuk, panggilan Sri Setyo Rahayu, mengungkapkan, polwiltabes memang sedang
fokus membenahi masalah tilang. Sebab, di situlah sering terjadi praktik
suap dari masyarakat kepada polisi.
"Memang uangnya kecil. Masyarakat menyuap petugas dengan Rp 15 ribu atau Rp
20 ribu. Dampaknya, image polisi bisa makin buruk. Itu di seluruh bagian,
tidak hanya di lalu lintas yang dipelototi dan ditindak. Juga di reskrim
atau di bagian lain," ungkap polwan kelahiran Bojonegoro tersebut.
Dengan dana operasional Rp 10 ribu per tilang, polwiltabes berharap
anggotanya tak lagi "silau" pada iming-iming atau godaan dari masyarakat
yang bermasalah. "Daripada terima suap Rp 20 ribu tapi berisiko ditindak,
kan mending dapat Rp 10 ribu yang jelas-jelas halal," tegas Yayuk. (fid/ari)
==========================================================================
Sabtu, 29 Mar 2008,
Pelanggar Lalin Wajib Sidang
http://www.jawapos.com
http://www.gsn-soeki.com/wouw/
Tekan Calo, Efek Jera bagi Pelanggar Lalin SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN)
Surabaya kembali meningkatkan peran dalam membantu menekan jumlah pelanggar
lalu lintas (lalin) di kota ini. Kemarin (28/3), mereka mengambil keputusan
bahwa pelanggar lalu lintas atau pemegang surat tilang wajib mengikuti
sidang. Sebelumnya, PN juga memberlakukan kenaikan denda tarif sejak awal
Februari 2008.
"Sidang tilang tak boleh diwakilkan. Pengecualiannya hanya satu, yakni ada
kepentingan mendesak. Itu pun harus diwakili keluarganya," tegas Dwi
Ristiono, ketua Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin.
Dia menjelaskan, selama ini, sebagian besar sidang tilang tidak dihadiri
pelanggar lalu lintas. Yang tampak dominan justru para calo. PN pun menilai
pelanggar lalu lintas terlalu mudah mendapatkan kembali SIM mereka yang
ditahan. "Ini untuk memberikan efek jera. Kalau mereka tahu susahnya
mengambil tilang, mungkin mereka tidak akan mengulangi," ungkapnya.
Untuk mempercepat proses sidang tilang, kemarin PN melangsungkan empat
sidang sekaligus. Jumlah pelanggarnya 5.000 orang. Biasanya, PN hanya
membuka satu sidang dengan jumlah pelanggar maksimal 3.000 ribu orang.
Bagaimana bila para makelar tersebut tetap mokong? Menurut Dwi, hakim tidak
akan melayani. Sebab, wajah para makelar tersebut mudah dikenali. "Hakim
pasti tahu wajah para makelar. Rata-rata mereka sudah lama berkeliaran di
pengadilan," ujarnya.
Selain memberikan efek jera, larangan beroperasi bagi para calo ditujukan
untuk menciptakan ketertiban di PN. Sebab, ulah para calo tersebut kerap
merugikan pengguna jalan di sekitar PN. "Banyak warga yang mengeluh karena
lalu lintas di depan PN terganggu," tegasnya.
Berdasar pantauan Jawa Pos, para makelar menjajakan jasa mulai 200 meter
sebelum gedung PN. Sebagian di antara mereka melambai-lambaikan surat tilang
kepada setiap pengendara hingga menghabiskan separo Jl Arjuna. Mereka juga
tak segan memberhentikan pengendara motor untuk menawarkan bantuan. Tindakan
tersebut membuat jalan di sekitar PN semrawut.
Peraturan itu cukup membuat para makelar tilang mengeluh. Sebab, mereka
tidak mempunyai pekerjaan tetap. Achmad (bukan nama sebenarnya), misalnya.
Dia mengaku penghasilan yang didapat cukup besar. Untuk satu surat tilang,
pria asal Madura tersebut mendapat keuntungan Rp 10 ribu. Rinciannya, Rp 5
ribu dari pelanggan, sisanya dari kebijakan hakim. "Tapi, tidak semua hakim
memberikan potongan seperti itu," ujarnya.
Setiap ada persidangan, Achmad bisa mengurus 20 surat tilang. "Kadang bisa
lebih dari itu, Mbak. Tapi, sekarang untung-untungan. Kalau hakimnya tidak
kenal, bisa lolos," ungkapnya.
Yang juga susah, kata dia, bila surat tilang yang sudah diterima ditolak
hakim. Dengan terpaksa dia dan teman-temannya mengembalikan surat tersebut
kepada pelanggar. "Sekarang senjata kami ya maaf," katanya.
Bukan hanya makelar yang mengeluh, para pelanggar pun mengaku kelabakan atas
adanya kebijakan baru PN tersebut. Kini, mereka harus rela antre berjam-jam
untuk mengurus surat kendaraannya yang ditahan. "Ternyata sangat
melelahkan," tegas seorang bapak asal Wonokromo yang enggan namanya
disebutkan.
Menurut dia, para calo itu sangat membantu. Selain cepat, biayanya tidak
terlalu mahal. "Lebih baik saya bayar Rp 5 ribu daripada antre seperti ini,"
ujarnya. (yen/fat)
http://www.gsn-soeki.com/wouw/
Suka dengan artikel ini? [Bagikan artikel ini ke teman2-mu di FACEBOOK. Klik disini]
